Demi memperoleh data perbatasan yang otentik sebagai langkah untuk mendapatkan kembali gunung Kelud ke pangkuan Kabupaten Blitar, Bupati Blitar Hery Nugroho bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri ITB terbang ke negeri Belanda beberapa waktu lalu.
Di museum yang ada di Belanda inilah data-data tentang Nusantara semuanya ada yang salah satunya tentang perbatasan wilayah.
Dalam acara jumpa pers kemarin, Rabu 15 Februari 2012 yang bertempat di wisata Arum Jeram desa Tegal Asri, Bupati Blitar menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan data perbatasan yang otentik bahwa gunung Kelud sejak dulu adalah milik Pemkab Blitar dan
Guna meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, beberapa waktu yang lalu tepatnya (15/2/2012) hari Rabu Wage, bertempat di Gedung Graha Patria kota Blitar diadakan mutasi terhadap 122 pejabatnya.
Hal ini dilakukan sebagai langkah akselerasi kinerja karena banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun. Setelah sebelumnya dilakukan Vit And Propertest terlebih dahulu yang bekerjasam dengan perguruan tinggi UNIBRAW akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan mutasi ini yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
122 pejabat yang termutasi terdiri dari Eselon II B sebanyak 8 orang, III A sebanyak 22 orang, III B sebanyak 28 orang, IV A sebanyak 25 orang, IV B sebanyak 46 orang, dan V A sebanyak 3 orang.
Beberapa pejabat senior tetap bertahan pada levelnya yang telah terprediksi sebelumnya, diantaranya Hasnil Purwanto, SH, M.AP yang dulunya sebagai KADIN Koperasi menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Dinas PU, Drs. Teteng Rukmobandrono yang sebelumnya sebagaiKADIN Pertanian sekarang menjadi KADIN Koperasi, yang tidak kalah melejitnya lagi adalah Edy Mulyono, Bc. Kn yang dua kali kesempatan mutasi mampu menduduki jabatan sebagai Camat Sananwetan.
Dalam hal ini dari mereka diangkat karena telah mampu menunjukkan keprofesionalitas kerjanya pada jabatan yang sebelumnya.
Dalam kesempatan tersbut Walikota Blitar Samanhudi Anwar mengharapkan agar para pejabat yang telah dilantik mampu bersinergi membangun kota Blitar untuk menjadi lebih maju dengan moto " RUKUN AGAWE SANTOSO ". EDI
Meski tanpa perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) di pastikan rencana matang pembangunan pabrik PT semen bosowa di banyuwangi bakal jalan terus,pasalnya memang peraturan daerah itu,baru dalam pembahasan raperda di DPRD.
Tak ayal sejumblah elemen swadaya masyarakat memprotes dan berencana mengusung dalam dengar pendapat dengan DPRD dalam waktu dekat ,atas rencana pendirian pabrik semen meal BOSOWA di banyuwangi dengan nilai investasi kurang lebih Rp 700 milyar.
Protes keras di sampaikan antara lain LSM galang seblang ,mutiara bahari ,FKM (forum kemitraan polisi masyarakat)dan LPPNRI.
Gabungan elemen itu mengatakan ,pihaknya tidak punya niat menghambat laju investasi di banyuwangi .hanya,semua mekanisme legal harus sesuai dengan aturan dan perundangan serta transparan.”jangan ada nuansa kepentingan pribadi dan golongan pihak investor juga pemerintah daerah.nasib kelangsungan masyarakat dan lingkungan menjadi faktor utama kami melakukan investigasi dan membeberkan pada publik untuk menilainya,”tegas m.taufik (39) kepada wartawan Dinamika Bangsa.
Fakta yang terjadi dari temuan LSM tersebut selain Amdal yang tidak sesuai dengan kondisi riel lapangan ,juga rencana ini tidak sama dengan kebijakan yang belum di sahkan di banyuwangi.
“bahwa sesuai RTRW kawasan yang menjadi lahan PT semen bosowa banyuwangi yang pabriknya akan di bangun tersebut merupakan kawasan pariwisata,bukan termasuk di dalam kawasan industri tegasnya .
Anehnya ,ungkap LSM Pemda atau bupati berani memberi ijin proyek mega besar PT semen bosowa berdiri di wilayah tersebut.
Ironisnya sosialisasi Amdal kepada masyarakat hanya di lakukan kepada golongan tertentu .bahkan di ungkap jumadi (37),salah seorang anggota LSM galang seblang menyatakan bahwa ,sosialisasi yang di lakukan di hotel mirah beberapa waktu lalu ,ada temuan bahwa tanda tangan warga yang hadir dalam acara itu dimanipulasi menjadi tanda tangan yang di lampirkan pada proses pengajuan AMDAL.
“sehingga seolah-olah tanda tangan warga tersebut adalah persetujuan untuk di bangunya pabrik semen bosowa di banyuwangi “Tegas jumadi (37)
Fakta lain ,lanjut M.taufik (39) tercium bau tidak sedap tentang pembangunan darmaga kapal untuk keperluan transportasi laut hasil produksi dan pengiriman bahan oleh perusahaan tersebut,ukuran kelayakan panjang darmaga 100meter dengan kedalaman 2-5,menjorok dari bibir pantai ke laut ,sedangkan standart ukuran darmaga sesuai Amdal yang benar adalah kedalaman laut 8-12meter.
“paling membahayakan lokasi itu berdekatan dan melintasi kabel bawah laut milik PLN sebagai penerangan warga pulau bali,kita sudah layangkan surat hearing ke dewan,” cetusnya.
Dalam Amdal pembangunan grinding plant & jetty PT semen bosowa banyuwangi,terdapat dalam rencana usaha pembangunan di kelurahan bulusan kecamatan kalipuro , kapasitas produksi ,1.800.000 ton/tahun,yang artinya bukan hanya pabrik pengantongan seperti yang terdengar di publik selama ini,namun adalah pabrik industri.
Sedangkan luas lahan yang akan di gunakan adalah seluas 18h ,dengan rincian tanah pemerintah berstatus HGU (hak guna usaha )seluas 12 hektar ,dan 6Ha milik warga yang sudah di alihkan kepemilikannya.sesuai dengan data investigasi dari sejumblah.(Ary/BP)
Sampah adalah persoalan yang tiada habisnya untuk dibicarakan karena apa, setiap hari orang selalu membuang sampah. Apalagi sampah plastik perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa hancur.
Patut diacungi jempol memang pejabat desa Tegal Asri Kabupaten Blitar mampu peduli terhadap persoalan ini. Dibuktikan dan ditemukannya alat pengolahan sampah baik organik maupun non organik oleh warganya yang bernama Hanin seorang penjual pisang.
Dalam lawatannya ke TPA desa Tegal Asri tempat pengolahan limbah ini, Bupati Blitar Hery Nugroho mendapatkan penjelasan tentang kinerja TECHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) pengolahan limbah plastik.
Dikesempatan itu dijelaskan bahwa sampah ini dikelola menjadi dua bagian, yaitu sampah organik diolah menjadi pupuk dan yang lain berupa sampah plastik atau non organik yang diolah menjadi bahan bakar bensin, oli, solar dsb.
Kesempatan ini pula Bupati Blitar memberi lampu hijau terhadap usaha pengolahan limbah ini, yang oleh beliau dijanjikan akan dipatenkan. Bila perlu tidak menutup kemungkinan akan lebih dibesarkan lagi, karena ini juga merupakan salah satu aset Kabupaten Blitar dalam meraih Adipura kelak. EDI
