Dugaan Pungli dan Pemalsuan Susunan Panitia PPDB Terjadi di SMK Negeri 1 Kalipuro

BANYUWANGI – DINAMIKA BANGSA

Surat edaran larangan pungutan penarikan dana dari orang tua peserta didik yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 9 Mei lalu, ternyata tak digubris Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalipuro.

Terbukti, setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN tersebut ada pembayaran sebesar kuranglebih Rp 1,5 juta berkwitansi dan berstempel atas nama Komite Sekolah. Dengan rincian tidak jelas dan hanya bertuliskan dalam pembayaran untuk uang titipan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Kalipuro tahun pelajaran 2011 – 2012.

Diungkapkan, Ketua Lembaga Mutiara Bahari, Amir Ma’ruf  saat ditemui dinamika  bangsa mengungkapkan, bahwa surat yang dikeluarkan Diknas yang ditujukan kepada Kepala SMP/ SMA/ SMK/ Negeri Se - Kabupaten Banyuwangi menunjuk surat Gubernur Jawa Timur nomor 420/ 6152/ 032/ 2005 tanggal 5 Juli dan instruksi Bupati Banyuwangi nomor 1 tahun 2005 tertangal 27 Nopember mengenai pada masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2011 / 2012 jenjang SMP/ SMA/ SMK Negeri tidak dibenarkan melakukan pungutan / penarikan dana kepada orang tua peserta didik baru dalam bentuk dan alasan apapun serta oleh pihak manapun.

Selain itu, tidak dibenarkan mengkordinir pembelian buku dan pakaian seragam peserta didik, pembelian buku serta pakaian seragam peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Sedangkan, daftar ulang merupakan kegiatan administrative tidak dibenarkan berkaitan dengan pungutan atau penarikan biaya sekolah.

“Dari isi surat tersebut sudah sangat jelas, pungutan dalam bentuk apapun dilarang. Namun, pada kenyataannya di SMK Negeri 1 Kalipuro telah terjadi dugaan pungli hingga ada penarikan Rp 1,5 juta dan pada susunan panitia PPDB yang mencantumkan staf kantor Desa Ketapang ternyata palsu. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Sekretaris Desa (Sekdes) Ketapang, Kecamatan Kalipuro menjelaskan bahwa nama yang dimasukkan pada susunan panitia yang ditandatangani Kepala Dinas tertanggal 6 Juni 2011 tidak benar alias fiktif,”Beber Amir.

Kepala Dinas Pendidikan, Drs Sulihtiyono MPd saat ditemui dikantornya untuk diklarifikasi terkait persoalan adanya dugaan pungli dan adanya pemalsuan data pada susunan panitia PPDB tersebut hanya mengatakan,  akan menindaklanjuti terkait adanya temuan itu. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan masih belum ada tindak lanjut dari Kepala Dinas Pendidikan.

Ditemui terpisah, Kepala Sekolah (Kasek) SMK Negeri 1 Kalipuro ketika dikonfirmasi DINAMIKA dikantornya tidak ada ditempat. Seperti yang telah disampaikan oleh seorang staf sekolah tersebut mengaku Kasek SMK barusan pulang.(Ary)